Perbedaan antara Pemakzulan dan Impeachment

Standar

Gambar

Oleh

Muhammad Tabrani SH.

 

Ketika kasus Bailout Century mengemuka dan ramai diperbincangkan di berbagai media masa, bahkan sampai berujung pada pembentukan Pansus (Panitia khusus) di komisi III DPR, muncul issuemenarik bahwa ada upaya Presiden SBY akan di impeacholeh kekuatan Politik (oposisi) di DPR, walaupun  usaha itu tidak kesampaian karena kekuatan demokrat dan partai-partai koalisi mayoritas di DPR. dari kejadian itu kemudian mengundang banyak pihak baik itu akademisi maupun politisi secara massif berbicara, berpendapat tentang impeachment dan pemakzulan Presiden. adayang mengatakan bahwa impeachmentdan pemakzulan Presiden itu merupakan dua pengertian yang  berbeda, namun banyak juga yang berpendapat bahwa kedua Istilah tersebut memiliki pengertian yang sama. bahkan Penulis sendiri pada awalnya mengira bahwa keduanya sama maknanya hanya perbedaan  harfiahnya saja.olehsebab itu, saya menulis artikel singkat ini supaya kita dapat memahami dengan benar apa itu impeachmentdan apa itu pemakzulan?

Karena bahasannya menyangkut dengan lembaga kepresidenan, ada baiknya penulis mengawalinya dari istilah Presiden.istilahpresident merupakan derivatif dari to preside yang berartimemimpin atau tampil di depan. sedangkan kata Latin presidere berasaldari kata prae yang berarti di depan, dan kata sedere yang berarti duduk.jabatan presiden yang dikenal sekarang ini, yaitu sebagai kepala dari Negara yang berbentuk republik, muncul pertama kali di Amerika Serikat pada abad ke-18. halini dapat dilihat dalam Konstitusi Amerika (Art. II, Section. 1, Par. 1) yang dihasilkan oleh Konvensi Federal pada 1787: “The executive power shall be vested in aPresident of the United States of America….”[1]

Di Indonesia sendiri, Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar,[2] yang memiliki wewenang baik itu sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara.Presiden bersama Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan memegang jabatannya selama masa lima tahun,[3] dan sesudahnyadapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.[4]

            Dalam hubungan dengan kekuasaan , suatu adagium yang diterima secara universal dalam hubungan antara kekuasaan (Pemimpin) dan hukum adalah apa yang dikemukakan oleh Lord Acton, yaitu power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely.[5]konsekuensinya, kekuasaan harus dibatasi untuk menghindari pemerintahan menjadi tiran. pembatasan dan mekanisme kontrol inilah yang memungkinkan kekuasaan yang telah diberikan kepada seorang penguasa yang memegang kendali pemerintahan dapat dicabut kembali.

            Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan Presidensial, dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.[6] Ada banyak cara mengontrol jalannya kekuasaan Negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan masa jabatan, pengawasan secara terus-menrus oleh lembaga perwakilan, serta pemakzulan dari jabatan.[7]pada praktiknya, pemakzulan dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain dengan cara kekerasan, pemaksaan turun dari tahta (jabatan), pronunciamiento(coup de etat oleh militer), mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan penyingkiran atau pengasingan dari wilayah negeri. disamping itu, disuatu Negara Democracy Konstitutional,untuk melakukan Pemakzulan harus melalui proses hukum di pengadilan serta proses pertanggungjawaban politik di hadapan rakyat (referendum) atau lembaga perwakilan rakyat atau juga gabungan keduanya.

Apa itu Pemakzulan? apa itu Impeachment? dan Perbedaannya

            Istilah Pemakzulan merupakan derivatif dari kata “Makzul” berasal dari kata bahasa Arab, dari akar kata “azala” yang memiliki dua arti, yaitu 1) mengasingkan, menyisihkan, memisahkan, memencilkan, menyendiri; dan 2) memecat, pemberhentian, penarikan kembali (Recall), memecat dari jabatan.[8]

Istilah ini oleh Bangsa Indonesia atau khususnya bangsa Melayu sudah dikenal cukup lama, hal ini terlihat dalam kepustakaan kerajaan Melayu ada sebuah kitab berjudul Tsamarat al-Muhimmat[9]yang ditulis oleh Raja Ali Haji sekitar Tahun 1859 (1275 H).isi dari kitab tersebut ialah menguraikan secara khusus tentang pemakzulan dan pemecatan raja-raja. salahsatu kutipannya yaitu “Falaisa yu’zilu an yazula wasfuhu”,

yangberarti tiada boleh diturunkan raja itu daripada kerajaannya jika hilang sifat dayil-nya (adil-nya) sekalipun.[10]dengan demikian raja hanya dapat dimakzulkan apabila ia kufur atau berpaling dari agama Islam, baik karena perkataan, atau tindakan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. di samping itu, kata pemakzulan telah menjadi istilah baku bahasa Indonesia dengan dimuatnya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dari sisi bahasa pemakzulan berarti berhenti memegang jabatan, turun tahta, “memakzulkan” berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan.[11]

sedangkanImpeachment merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti pendakwaan, tuduhan atau panggilan untuk bertanggungjawab.[12]Impeach sendiri berasal dari bahasa latin, akar kata “impedicare” artinya menjerat dan pedica artinya jerat atau perangkap. Istilah ini telah dikenal sejak abab ke-14 di Inggris.pada awalnya Parliament menggunakan lembaga Impeachmentuntuk membuat pegawai kerajaan lebih akuntabel, walaupun monarki sendiri kebal terhadap pengawasan. para menteri dan hakim yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana atau menyalahgunakan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab melalui proses Impeachment yang dilakukan Parliament. pertengahanabad ke-15 Impeachmenttidak digunakan lagi karena dinasti Tudor yang kuat menggunakan Parliamentuntuk menghentikan pegawai-pegawai dengan menggunakan Bill of Attainder (menyiksa dan denda). kemudian selama awal abad ke-17 pada masa pemerintahan Stuart Kings. Parliamentmenghidupkan kembali kekuasaan Impeachmentsebagai suatu cara mengekang tendensi kuno dan monarki. dalam proses sejarah politik di Inggris yang panjang Impeachment  jarang terjadi. disebabkan karena perdana menteri dan pegawai eksekutif bertanggung jawab kepada parliament sehingga sewaktu-waktu parliamentdapat memberhentikan seorang pejabat tanpa proses panjang melalui Impeachment, oleh karena itu kewenangan hukum tersebut sering tidak terpakai. diInggris sendiri Impeachment digunakan sebagai suatu cara untuk menghukum kesalahan bertindak sebagaimana dibedakan dari cara memberhentikan seorang perdana menteri. alasan ini masih valid dan diterima paling tidak dalam teori.[13]pengaturanImpeachmentterhadap Presiden pada tingkat konstitusi pertama kali dimuat dalam konstitusi Amerika serikat tahun 1787. selama sejarah ketatanegaraan Amerika serikat baru dua orang Presiden (Andrew Johnson tahun 1868 dan Wiliam J. Clinton Tahun 1999) yang dikenai proses Impeachment dan belum ada satupun yang yang dimakzulkkan akibat proses Impeachment. Sementara itu Richad Nixon pada tahun 1974 mengundurkan diri sebelum putusan Impeachment dilakukan oleh The Judiciary Committee of the House.

Menurut Michael Nelson,[14]Impeachment adalah pengawasan luar biasa (an extra ordinary legislative check) dan merupakan tindakan Politik dengan hukuman behenti dari jabatan dan kemungkinan larangan memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana atau pengenaan sanksi ganti rugi. Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie[15] berpendapat bahwa sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment lebih menitikberatkan padaprosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabattinggi negara lain dari jabatannya. Selain itu, pandangan yang hampir mirip juga dikemukakan oleh salah satu Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva[16] bahwa Impeachment adalah suatu proses dakwaan yang diajukan oleh cabang legislatif suatu pemerintahan terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa kasus terhadap warga sipil. Secara hukum istilah Impeachment diterapkan hanya untuk dakwaan.dalampenggunaan yang umum, hal itu juga mencakup persidangan yang dilakukan cabang legislatif yang lebih tinggi sebagaimana di Amerika serikat dan Inggris atau oleh pengadilan sebagaimana di Jerman, Italy, Belgia, Prancis, India atau juga oleh gabungan keduanya seperti di Negara-negara bagian di Amerika serikat.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dalam arti sempit Impeachment tidak sama dengan pemakzulan, karena Impeachment hanya salah satu tahap dari proses pemakzulan. Impeachment merupakan tingkat pertama dari dua tingkat dalam suatu proses yang spesifik pada lembaga legislatif untuk memakzulkan pejabat pemerintahan tanpa persetujuan pejabat bersangkutan. Impeachment jarang sekali terjadi dalam suatu Negara dan sering disalahpahami maknanya.[17]pada kenyataanya, Impeachment hanyalah peryataan tuntutan hukum, sejajar dengan tuntutan atau dakwaan pidana dalam suatu perkara pidana. seorang pejabat yang didakwa dengan melalui proses Impeachment menghadapi dua keputusan legislatif yang menentukan yaitu dihukum atau tidak atas dakwaan yang diajukan kepadanya.

Oleh karena itu, pemakzulan dan Impeachment merupakan dua istilah yang sama sekali berbeda maknanya. Impeachment Presiden dalam pemahaman masyarakat umum cenderung keliru karena diartikan sebagai pemakzulan Presiden. padahalImpeachment hanya salah satu bagian dari proses pemakzulan pejabat publik termasuk Presiden. maka, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia banyak pakar salah satunya ialah Hamdan Zoelva yang menyarankan menggunakan istilah Pemakzulan bukanImpeachmentataupun “pemberhentian” sebagaimana dikenal dalam UUD 1945. sebab istilah “pemberhentian” mengandung makna yang lebih luas, dapat berupa tindakan lebih lanjut dari berhenti karena mengunndurkan diri atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas (incapacity) dalam jabatan. sedangkanImpeachment selain merupakan istilah asing, juga bermakna sempit yaitu hanya merupakan salah satu bagian dari proses pemakzulan yang berada pada tahap pendakwaan. oleh sebab itu, istilah “Pemakzulan” lebih tepat digunakan dibanding kedua istilah lainnya…salam!


[1] Tim Peneliti pusat penelitian dan pengkajian Mahkamah Konstitusi, dalam laporan penelitian “Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005, hal. 23.

[2]Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, cet-11, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hal. 7.

[3] Pasal 6 A (1),…Ibid,  hal. 9.

[4] Pasal 7,…Ibid,  hal. 10.

[5]Surat yang dikirim oleh Lord Acton kepada Bishop Mandel Creighton pada 1887, lihat http//www.phrase.org.uk/288200.htm.

[6] Michael Nelson dalam Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden Di Indonesia, cet-I, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm. 2

[7] Hamdan Zoelva,…Ibid,.

[8] Harith Suleiman Faruqi dalam Hamdan Zoelva,…Ibid, hlm. 3.

[9]Judul Asli Tsamarat al-Muhimmat Dliyafat lil-‘Umara wal-kubara li Ahlil Mahkamah.

[10]Raja Ali Haji dalam Hamdan Zoelva,… Ibid,.

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai pusta, 2008), hlm. 865.

[12]John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, cet-xxi, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 312.

[13]http://en.wikipedia.org./wiki/Impeachment, diakses tanggal 25 agustus 2012.

[14]Michael Nelson dalam,…op,cit, hlm. 9.

[15]Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar laporan penelitian “Mekanisme Impeachment,..op,cit,.

[16]Hamdan Zoelva,…op,cit, hlm. 8.

[17]http://en.wikipedia.org./wiki/Impeachment, diakses tanggal 25 agustus 2012.

Iklan

Strategi “Tiki Taka” El Barca dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Standar
Oleh
Muhammad Tabrani SH[1]

 

Siapa yang tidak tahu tentang El Barca sebutan FC Barcelona. Tim sepakbola yang berasal dari wilayah Catalonia Spanyol ini bisa dikatakan sebagai tim sepakbola terbaik dunia pada saat ini. Barcelona mempunyai penyerang seperti Messi dan gelandang kreatif seperti Iniesta dan Xavi. Barcelona punya pelatih seorang Joseph Guardiola, punya taktik dengan nama “Tiki-Taka”, dan punya kerja-sama Tim yang terbaik di dunia.[2]
Apabila diperhatikan strategi Tiki-Taka mempunyai konsep Cepat, kreatif tapi Sabar. Cepat artinya perpindahan bola dari kaki ke kaki bisa terjadi dalam seper sekian detik. Kreatif artinya harus memiliki Pemain tengah kreatif seperti Xavi dan Iniesta yang secara skill individu di atas rata-rata, Tiki-Taka mampu mengalirkan bola dari satu pemain ke pemain lain, dari sisi kiri sampai sisi kanan dengan akurasi passing diatas 80%. sehingga mampu menguasai bola dengan rata-rata 70% dalam setiap pertandingan. Sabar artinya tidak terburu-buru, pemain Tiki-Taka tidak berambisi untuk langsung menekan ke daerah pertahanan lawan. bahkan tidak jarang bola dialirkan kebelakang untuk berpindah sisi. Agak kontras memang, pergerakan bola yang cepat tidak dibarengi dengan serangan yang frontal.tapi justru itu adalah kuncinya sehingga strategi ini mampu membuat pemain lawan kehilangan semangat, jenuh, emosi dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu untuk menghentikan penguasaan bola.[3] Gaya permainan seperti ini bukan hanya membuat pemain lawan frustasi tapi dapat berdampak buruk Tiki-Taka juga kepada Pelatih lawan. Lalu apa hubungan strategi Tiki-Taka Barcelona dengan kiat Pemberantasan Korupsi di Indonesia?Tulisan ini mencoba mendiskripsikan korelasi antara keduanya.
Korupsi : Sebab dan Akibat
            Korupsi telah menjadi penyakit masyarakat yang sukar sekali disembuhkan, bahkan aparatur Negara yang ditugasi oleh Peraturan perundang-undangan untuk memerangi korupsi malah terjangkit virus korupsi itu sendiri. Kenyataan ini membuat Publik bertanya apakah penyakit korupsi dapat disembuhkan?atau memang korupsi ini merupakan penyakit akut masyarakat yang telah terkondisikan secara historis sehingga sukar sekali diberangus? contoh kecil misalnya di Provinsi Maluku Utara hampir setiap hari ketika membaca, mendengar melalui media memberitakan tentang kasus korupsi rumput laut, korupsi DTT, korupsi pengadaan Proyek, korupsi ini korupsi itu. Dan yang lebih menggelitik hati publik ialah kasus-kasus korupsi yang diberitakan terus-menerus itu tidak pernah diselesaikan secara tuntas oleh para penegak hukum???
            Namun, memang harus disadari bahwa fenomena korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi merupakan masalah global dan semua Bangsa dan Negara di dunia tanpa terkecuali baik itu Negara berkembang maupun Negara maju merasakan impact-nya.derajat korupsi di berbagai Negara berbeda-beda sesuai dengan aneka macam faktor dan sebab yang rumit sejalan dengan kompleksitasnya sejarah dan budaya bangsa-bangsa yang bersangkutan. Susan Rose-Ackerman[4] mengungkapkan ada beberapa penyebab umum korupsi tumbuh begitu subur dibeberapa Negara termasuk Indonesia.yaitu (1) investasi Negara tidak Produktif dan ilegal, (2) rendahnya moral disebabkan kurang berfungsinya pranata-pranata sosial dan agama sehingga terlibat dalam bisnis ilegal dan mafia, (3) kemiskinan sebagai stimulun permanen, (4) budaya hadiah (fee) untuk mencari keuntungan tanpa dasar menjadi wajar, (5) hak kepemilikan yang terlalu besar kepada Administrasif, (6) aturan hukum membuka keleluasaan open intrepetative oleh pejabat sesuai dengan kepentingan serta abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Hal tersebut mengakibatkan antara laininefisiensi dan ketidaksetaraan di bidang ekonomi seperti naiknya pajak karena pendapatan Negara melalui pasar kompetitif berkurang, mengurangi legitimacy dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan serta menciptakan Pasar tidak kompetitif, tidak pasti dibandingkan dengan Pasar terbuka.[5] Selain itu juga dampaknya secara social budaya antara lain Tradisi Suap, Patronase, hadiah yang bersifat Quid pro quo (timbal balik) terhadap keuntungan yang besar dan dampak yang parah bagi masyarakat serta merugikan perekonomian Negara.
            Untuk menanggulangi masalah korupsi, diberbagai Negara-negara di dunia memiliki cara yang berbeda-beda namun kiranya tujuannya sama yakni meminimalisir kejahatan tersebut. Meminimalisir korupsi merupakan langkah yang paling rasional untuk mengatasinya karena korupsi adalah produk budaya masyarakat yang sangat tua seumuran dengan prostitusi dan perjudian.oleh sebab itu, mustahil ketika mengharapkan kejahatan ini berada pada titik nol.Sedangkan cara paling umum yang dilakukan Negara dalam mengurangi insentif korupsi yaitu dengan jalan reformasi dan pilihan pertimbangan reformasi di Negara demokrasi biasanya meliputi reformasi program publik, reformasi administratif, eliminasi program serta efek pencegah dari UU antikorupsi.[6]akan tetapi fakta menunjukan reformasi saja tidak cukup karena cara-cara demokratis tidak selalu dapat menjadi obat terhadap korupsi. dibutuhkantaktik-taktik extra-ordinary sebab korupsi merupakan extra-ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga membutuhkan strategi dan upaya yang extra-ordinary pula.
Out of the box
            Upaya extra-ordinary yang dimaksud disini bukan hanya mempertegas regulasi dan reformasi struktural belaka tapi perlu strategi lain yang tidak biasa. jika kita mau belajar dari filosofi permainan sepakbola, hal itupun tidak kalah pentingnya. dalam permainan sepakbola strategi memiliki peran yang urgen selain juga memiliki pemain yang bagus, dan pada konsteks ini kita membicarakan strategi “Tiki Taka” ala Barcelona.
            Dalam strategi “Tiki Taka” Barcelona memiliki pemain cepat, berskill tinggi dan berkarakter seperti Messi, Alexis, Pedro, dan Fabregas yang memiliki peranan memainkan bola dan berlari dengan cepat menusuk kejantung pertahanan yang sulit diatasi oleh pemain belakang lawan.Sama halnya juga aktor-aktor dalam upaya pemberantasan korupsi seperti komisioner KPK, Polisi, Jaksa, Hakim haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi/skill yang mumpuni dibidang itu, berani bertindak cepat dan memiliki karakter yang kuat bak Striker maut sehingga ditakuti oleh para koruptor, bandit dan mafia.
            Strategi ini selain mengandalkan permainan cepat tetapi juga kreatifitas dan sabar memainkan bola membuat pemain lawan kehilangan semangat dan jenuh dengan permainan mereka. Barcelona memiliki gelandang kreatif, imajinatif seperti Xavi dan Iniesta dalam menjalankan taktik itu. Berbeda dengan Messi yang bermain cepat ala pemain latin, Xavi dan Iniesta lebih sabar mengalirkan bola dengan teknik tinggi memanfaatkan lebar lapangan dari sisi kiri sampai sisi kanan sehingga menambah irama permainan Barcelona. Gaya seperti ini terbukti melemahkan dan membuyarkan konsentrasi pemain lawan.Penegak hukum khususnya komisioner KPK harus sadar dari awal bahwa mereka menghadapi koruptor yang intelek. KPK membutuhkan komisioner dan penyidik yang kreatif, imajinatif, berpikir out of the box (mampu menabrak “tabu”) kekakuan birokrasi, sigap menghadapi serangan balik dari para koruptor serta sabar melihat peluang guna pencegahan korupsi seperti halnya Xavi dan Iniesta.
            Pendekatan Good Gevernance yang digaungkan Pemerintah melawan korupsi selama ini memiliki sayap menciptakan birokrat dan Politisi yang semakin Pintar dalam menyembunyikan aksi korupsinya. Bahkan politikus licik mampu menunggangi Good Gevernance hanya untuk meningkatkan popularitas dan Posisi politiknya.Lebih parahnya pendekatan ini juga menstimulasi terbentuknya konsolidasi kekuatan antara Politisi berhati busuk dengan Pengusaha hitam.Buah dari perselingkuhan ini melahirkan bentuk korupsi yang canggih dan sulit diberangus. Melawan pola korupsi seperti ini tidak cukup ditangani dengan cara konvesional.[7] Korupsi yang canggih harus dilawan dengan strategi yang tak kalah canggih yang hanya bisa datang dari otak yang kreatif dan imajinatif.
Jika di dunia sepakbola, sebuah tim besar membutuhkan dukungan dari para Fans fanatiknya. Sama halnya juga dalam pemberantasan korupsi. Para penegak hukum baik itu KPK, Polisi, Jaksa membutuhkan orang-orang kreatif yang mampu membangun aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan diluarnya.Seperti komunitas akar rumput, para anak muda, seniman serta seluruh stakeholder untuk mengembangkan strategi bersama yang efektif melawan korupsi yang menyamai “Tiki Taka” ala El Barca.
Sampai saat ini,holly war (perang suci) melawan korupsi masih terus berlangsung. Perang jenis ini hanya memihak kepada mereka yang memiliki kecerdikan, kerjasama tim, dan daya juang tinggi. Sehubungan dengan itu, (Alm) Satjipto Rahardjo pernah menegaskan bahwa kondisi darurat Korupsi di Indonesia membutuhkan orang-orang yang luar biasa, dengan sikap yang luar biasa untuk menghadapi kejahatan luar biasa itu. Apakah hal itu dapat terwujud?yang pasti optimisme dan harapan tidak pernah akan hilang dari kita semua. Semoga..!!!
[1] Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
[3]Diolah dari http://www.facebook.com/note.php?note_id=239734719397951, tanggal akses 1 April 2012
[4]Susan Rose-Ackerman, Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi, judul Asli (Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform) diterjemahkan oleh Toenggoel P. Siagian, cet-II, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2010), hlm. 4
[5]Ibid,.
[6]Ibid,.hlm. 55.
[7]Frengky Simanjuntak, “The Green Lantern” dan pansel KPK, surat kabar Kompas edisi Juni 2011.
Taut
“otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan, tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubung dengan itu menurut pendapatnya pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model”.( Soepomo)
Konsep otonomi khusus atau oleh pakar Politik menyebutnya Desentralisasi asimetris (AsymmetricalDecentralization) merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar daerah tersebut.Atau juga sering diartikan desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah Negara dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. konsep otsus (otonomi khusus) secara hukum (legal-formal) di akomodir dalam ketentuan UUD 1945 pasal 18 B ayat (1) dan (2), dan Di Indonesia sendiri Konsep tersebut sebenarnya sudah mulai dijalankan, yaitu dengan adanya beberapa daerah berotonomi khusus seperti Papua dan NAD, Jakarta dan Yogyakarta.latarbelakang diberikan otonomi khususkepada daerah-daerah tertentu sesungguhnya tidak terlepas dari alasan Politis Pemerintah pusat yang tujuan akhirnya untuk melindungi dan menjamin keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya sebagai lembaga penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution) dalam Putusannya (No. 81/Puu-Vii/2010) menilai bahwa penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istmewa dan daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkansebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan Politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.Jadi putusan MK tersebut memberikan kita penjelasan tentang ruang lingkup dan jenis otsus yang ditetapkan melalui UU terkait.
BEBERAPA PERSOALAN TERKAIT OTODA MALUKU UTARA
Maluku Utara (North Moluccas) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang setelah reformasi dimekarkan menjadi sebuah provinsi terlepas dari daerah induk atau sebelumnya tergabung dengan Provinsi Maluku yang beribukota di Ambon.Daerah ini sejak dulu atau sekitar abad ke-15 dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah yang sangat kaya. Hal itu di yakini oleh masyarakat Malut  sebagai salah satu faktormengapa orang-orang Eropa datang menjajah bangsa Indonesia. Selain kaya akan sumber daya alamnya Maluku utara juga kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Dari catatan sejarah sebelum Indonesia merdeka Malut adalah Negara-negara yang berdaulat dibawah kekuasaan kesultanan-kesultanan.Ada sekitar 4 Kesultanan (kerajaan) yang berkuasa dan berpengaruh sampai saat ini di Malut ialah Kesultanan Ternate, kesultanan Tidore, Kesultanan jailolo dan kesultanan Bacan serta terdiri juga dari berbagai suku/etnis yaitu suku Ternate, Tidore,Tobelo, Galela, Sahu, makian,sanana dan masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan. bandingkan dengan DIY yang hanya memiliki sebuah kesultanan dan sebuah pakualaman serta hanya terdiri dari satu etnis saja yaitu etnis Jawa. Malut lebih atau sarat akan keberagaman dan tatanan social local. Maka tidak mengherankan jika van vollenhoven, seorang pakar hukum adat dari belanda mencatat bahwa Maluku Utara ialah salah satu wilayah kesatuan-kesatuan masyarakat adat di Indonesia (dulu Hindia belanda). Pada saat kemerdekaan, Malut bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia dan  berkedudukan sebagai sebuah residen (residen ternate). Sampai dimekarkan menjadi sebuah daerah Provinsi pada Masa Pemerintahan Presiden BJ.Habibie pada tahun 1999. Namun, Sejakdimekarkan dan sampai ini kepulauan yang kaya akanrempah-rempah itu masih tertinggal dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan jajak pendapat Koran kompas terhadap otonomi daerah Maluku Utara pada tahun 2010 lalu, memberikan gambaran kepada kita bahwa kendala infrastruktur wilayah dan belum terkonsolidasinya berbagai potensi pembangunan di Maluku Utara menyebabkan hasil otonomi daerah selama ini belum mampu mengatasi kemiskinan dan mengangkat nasib rakyat di provinsi kepulauan ini. Salah satu indikator lambatnya laju pembangunan kesejahteraan di Malut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif rendah. Sebagaimana yang dilansir Litbang kompas angka IPM MALUT tahun 2008 adalah 68,18 %, di bawah IPM Nasional sebesar 71,17 %. Jika di bandingkan dengan IPM di provinsi lain pada tahun 2008, MALUT berada di peringkat bawah, yakni ke-28 dari 33 Provinsi. Hanya Kota Ternate yang memiliki IPM di atas angka Nasional dan pertumbuhannya mencapai 6 % selama Tahun 2002-2008.Halmahera barat dan Halmahera tengah hanya bertumbuh 3-4% selama periode itu. Bandingkan dengan Pertumbuhan IPM Nasional yang mencapai 8,2 % pada periode yang sama. Jajak pendapat Kompas juga mengungkap, secara umum separuh lebih responden (50,6 %) Malut menilai pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran wilayah belum memenuhi harapan masyarakat. Yang menilai sudah memenuhi sebanyak 43,9% responden. Di lihat dari asal daerah penduduk asli merasa kurang memenuhi harapan ketimbang pendatang.Selain itu, konsentrasi penduduk, pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi terpusat dan dominan terdapat di Ternate di bandingkan dengan wilayah lain di kepulauan rempah-rempah ini.
Menurut Asghar Saleh, Wakil ketua fraksi partai Golkar DPRD kota Ternate, Pemerintah Provinsi Malut belum berbuat banyak selama otonomi daerah.”apabila seluruh hasil pembangunan di Tidore dan Ternate yang ada di zaman sebelum pemekaran itu diangkat, Malut itu kosong, tidak punya apa-apa”(kompas :2010). Lambatnya perkembangan Malut pascaotonomi daerah ini juga bisa dirunut dari sejarah konflik horizontal tahun 1999.Konflik ini berlarut-larut dan baru benar-benar selesai tahun 2005.Akibatnya pertumbuhan ekonomi di Malut pada periode 1999-2004 turun sampai 15 persen. Persoalan lain yang menjadi hambatan pembangunan ialah minimnya investasi. Berdasarkan data Bappeda Malut tahun 2010, realisasi investasi kecil jika di bandingkan daerah lain, hanya 3,32 % untuk penanaman modal asing dengan nilai 233 juta dolar AS dan 5,24 % atau sebesar Rp. 193 miliar untuk penanam modal dalam Negeri.Hal itu juga di perparah oleh perilaku-perilaku koruptif dan kleptokratif dari oknum-oknum pejabat daerah yang menyebabkan Otonomi daerah seakan berjalan di tempat.
PEMEKARAN YANG SALAH ARAH
Melihat lambatnya pembangunan otonomi daerah di wilayah Malut, beberapa elit lokal  mewacanakan dan memperjuangkan  tuntutan pemekaran daerah-daerah baru Malut khususnya di wilayah Halmahera. Namun menurut penulis langkah itu kurang tepat, karena hal tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkutotonomi daerah selama ini bahkan sebaliknya,malah memperparah keadaan. Berkaca dari pengalaman pemekaran sejak era reformasi sudah sekitar  489 kabupaten/kota dari 33 provinsi yang terbentuk. Penambahan daerah ini dimulai pada tahun 1999. Sampai tahun 2008, sudah ada penambahan 191 Daerah Otonom Baru (DOB). Rinciannya, tahun 1999 sebanyak 45 DOB, tahun 2000 sebanyak tiga DOB, tahun 2001 sebanyak 12 DOB, tahun 2002 sebanyak 38 DOB, tahun 2003 sebanyak 49 DOB, tahun 2004 sebanyak 1 DOB, pada tahun 2007 sebanyak 25 DOB dan tahun 2008 sebanyak 18 daerah pemekaran, dan tahun 2009 sudah ada 2 DOB. Dengan demikian, sampai akhir 2009 di Indonesia  terdapat 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 93 kota. Jumlah ini akan terus meningkat seiring masih berkembangnya tuntutan daerah untuk dapat dimekarkan. Data diatas menunjukan kepada kita bahwa pemekaran pemerintah daerah telah menimbulkan tekanan terhadap APBN akibat adanya sejumlah dana yang harus ditransfer kepada pemerintah daerah baru.
selama kurun waktu 2008. Departemen Dalam Negeri dalam evaluasinya menyebutkan 104 daerah (lima provinsi dan 97 kabupaten) pemekaran yang terjadi dari tahun 2000 sampai 2004, sekitar 76 di antaranya masih bermasalah. Berbagai macam masalah yang timbul, dari mulai aset daerah induk yang belum diserahkan ke daerah pemekaran sampai letak ibu kota yang masih belum pasti. Penjelasan pada awal 2005 dari Depdagri, beberapa persoalan yang muncul diantaranya, ada 87,71 persen daerah induk belum menyelesaikan P3D (Pembiayaan, Personil, Peralatan, dan Dokumen). Kemudian, 79 persen daerah otonomi baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. Selanjutnya, 89,48 persen daerah induk belum memberikan dukungan dana kepada daerah otonomi baru. Kemudian, 84,2 persen pegawai negeri sipil (PNS) sulit dipindahkan dari daerah induk ke daerah pemekaran.
Hasil penelitian Badan Dunia untuk Program Pembangunan (United Nations Development Program – UNDP) dan Bappenas menemukan setelah lima tahun dimekarkan, kondisi daerah otonom baru masih berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol. Penduduk miskin menjadi terkonsentrasi di daerah otonom baru. Hasil evaluasi UNDP dan Bappenas menyebutkan, kondisi daerah-daerah pemekaran lebih buruk dibandingkan dengan daerah induk. Studi tersebut juga menemukan, penyebab kondisi tersebut didominasi keterbatasan sumber daya alam dan manusia daerah pemekaran. Hasil penelitian yang dirilis Juli 2008 menyimpulkan tentang kegagalan pemekaran daerah. Sebagai perbandingan, Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2005 mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran.
Menurut Saldi Isra, guru besar Hukum Tata negara Universitas andalas bahwa ”Motivasi untuk membentuk daerah baru tidak terlepas dari adanya jaminan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Komponen terbesar dalam dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah DAU. Dampak dari adanya pemekaran daerah terhadap alokasi DAU dan akhirnya membebani APBN sebenarnya lebih bersifat tidak langsung. Hal ini dikarenakan DAU yang dialokasikan didasarkan pada perhitungan daerah induk dan baru kemudian dibagikan berdasarkan proporsi tertentu antara daerah induk dan daerah pemekaran. Hal tersebut menyebabkan adanya kepastian daerah menerima DAU ini, akhirnya secara politis memberikan motivasi untuk memekarkan daerah.” Pemekaran daerah pun makin melenceng dari tujuan awal, Sehingga yang terjadi pertimbangan pemekaran sekarang menjadi bukan pertimbangan pelayanan publik atau pemerataan pembangunan, tetapi kepentingan elite nasional dan elite lokal.
DESENTRALISASI ASIMETRIS SEBAGAI SOLUSI

Berangkatdari asumsidan hasil-hasil penelitian diatas terkait kondisi demografi dan kondisi sosial ekonomi provinsi Malut serta adanya kelemahan-kelemahan Pemekaran daerah, dapat di tarik tiga kesimpulan. Yang pertama, Daerah Maluku utaraialah daerah yang sarat akan keberagaman budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam serta aspek kesejarahan yang tidak kalah penting dengan Daerah lainnya di Indonesia. Kedua, penerapan otoda Malut sampai saat ini belum menunjukan peningkatan yang signifikan guna tercapainya kesejahteraan rakyat Malut. Ketiga, Pemekaran daerah telah melenceng dari tujuan awal, bukan sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat di daerah dan pembelajaran Demokrasi di tingkat lokal tetapi malah dimanipulasi secara koruptif demi kepentingan segelintir elit lokal. Sejalan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dipikirkan mengenai langkah alternatif atau formula baru untuk mengatasi hal tersebut. Alternatif yang di maksud adalah Penerapan Otonomi khusus (desentralisasi asimetris) di Maluku utara. Timbul pertanyaan apakah Malut memenuhi syarat untuk diberikan otsus? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu di uraikan tentang kriteria daerah istimewa dan daerah khusus berdasarkan Tafsir MK. Seperti yang di singgung di atassuatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya NKRI.Jika Disingkronisasikan syarat itu.Maka Malut memenuhi kriteria karena Daerah Maluku utara  memiliki  keberagaman budaya dan adat istiadat serta asal-usul kesejarahan Malut telah ada jauh sejak ratusan tahun lalu sebelum para founding fathers bermimpi untuk mendirikan Negara Indonesia. Yang kedua tafsir MK tentang daerah khusus terkait dengan kenyataan dan kebutuhan Politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Jika Disingkronisasikan, maka Malut juga memenuhi syarat karena situasi sosial politik di Malut pasca konflik horizontal dan pembangunan otonomi daerah yang mandek serta kondisi geografis Malut yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah satu sama lain memerlukan suatu kebijakan yang bersifat khusus untuk menagkomodir semua hal itu. Oleh karena itu, dari berbagai upaya yang diperlukanuntuk mengatasi masalah-masalah desentralisasi di Malut. Dapat dikatakan bahwa Desentralisasi asimetris (otsus) sebagai solusi hal tersebut bukan Pemekaran daerah baru…!!?

Masyarakat Anomie di kota Madani (Suatu Catatan anarkisme antar kelompok masyarakat di kota Ternate)

Standar
Oleh
Muhammad Tabrani SH
 
Bentrokan yg terjadi di beberapa kelurahan di kota ternate sangat memprihatinkan dan membuat kita miris, kemudian kita bertanya dalam hati bahwa apakah memang benar cara-cara penyelesaian masalah yang tidak beradab seperti itu masih di praktekan pada zaman modern seperti sekarang ini. Lalu kemana tatanan nilai masyarakat madani ( civil society) yang menjadi semboyan dari kota tercinta ini? Apakah masyarakat madani hanya sekedar semboyan manis belaka tanpa implementasi? Kalau meminjam terminologi Christopher Bryant, masyarakat madani (civil society) ialah sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (civility) yang membedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian. Komponen dari civil society salah satunya di tandai dengan adanya arena public otonom yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Namun hal itu tidak kita lihat dalam dinamika social interaction di kota Ternate??
Pertikaian yang menelan korban jiwa maupun luka-luka yang terjadi antara kelurahan mangga dua vs ubo-ubo, tafure vs dufa-dufa dan toboko vs mangga dua baru-baru ini adalah penegas bahwa sisa-sisa perilaku era transisi akhir dekade1990-an masih dilakoni oleh sebagian masyarakat kita. Pada era itu, fenomena anarkisme begitu marak dan merebak dibanyak tempat di seantero negeri. Peristiwa itu masih menyisakan perasaan traumatis hingga kini. Apakah perkembangan anarkisme akhir-akhir ini merupakan puncak gunung es dari potensi anarkisme lebih besar dan masih dibwah permukaan? Praktek kekerasan sebagaimana pernah di catat oleh Bermanzhon, ungar dan Worcester pada umumnya merupakan pengalaman negeri yang sedang mengalami transisi rezim. Pada periode transisi, karakter social biasanya ditandai dengan meningkatnya agresivitas dan vandalisme. Ini merupakan situasi masyarakat seolah tidak memiliki Negara dan norma hukum (stateless dan lawless society). Hasil riset Robert Gurr misalnya, pernah mengungkapkan bahwa konflik etnik di berbagai Negara selama dekade 1960-an hingga 1990-an sering terjadi pada fase pemerintahan transisional.
Masyarakat pada fase transisi, menggunakan terminologi Emile Durkheim, adalah masyarakat Anomie, yaitu situasi sosial tanpa norma akibat lemahnya ketertiban social. Anomie muncul karena tatanan lama mengalami anakronisme sementara tatanan baru belum selesai dibentuk untuk ditaati. Ini adalah ruang kosong tumbuh suburnya anarkisme social. Namun sesungguhnya kota ternate dan pada umumnya Indonesia sudah tidak lagi dalam masa transisi karena kita telah melewatiya. Kita telah melangkah maju pada fase instalasi dan konsolidasi demokrasi lewat serangkaian reformasi baik reformasi kelembagaan pemerintahan maupun reformasi konstitusi.

Lemahnya kepercayaan 

 
Masih Sering terjadinya anarkisme massa menunjukan bahwa satu kaki kita masih tertinggal pada fase transisi, sedangkan satu kaki kita telah melangkah pada fase konsolidasi demokrasi. Yang seyogyanya ditandai dengan kultur demokrasi yang beradab. Ini adalah anomali fase transisi dan konsolidasi demokrasi yang menunjukan bahwa ada keterluputan kita dalam proses demokratisasi yang kita tempuh selama ini. Sedikitnya ada tiga penyebabnya.Pertama, proses demokrasi kita selama ini cenderung fokus pada aspek perangkat keras (hardwere) demokrasi.Akan tetapi kita lupa tentang pentingnya aspek perangkat lunak (softwere) demokrasi.Kita lebih mendahulukan urgensi restrukturisasi kelembagaan Negara dan reformasi konstitusi serta pembangunan yang bersifat materiil sembari menegasikan pentingnya edukasi nilai-nilai dan prinsip berdemokrasi.
Bangunan demokrasi juga tidak hanya mensyaratkan adanya mekanismechecks and balances untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan tapi juga membutuhkan modal social untuk menyemai high-trust society. Seperti di tegaskan oleh francis fukuyama, Trust adalah unsur penting dalam praktik demokrasi dan hubungan social antar masyarakat. Anarkisme hanya akan merusak prinsip dan nilai-nilai demokrasi serta berindikasi low-trust society. Kedua, kehidupan social kita tidak sepenuhnya di tunjang oleh hukum sebagai panglima. Potret penegakan hukum kita masih compang-camping, institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengalami krisis kepercayaan akut oleh masyarakat. Jangan heran jika ada gerombolan massa melempari dan mengacungkan senjata tajam ke arah polisi. Tindakan main hakim sendiri dan ekspresi anarkisme secara melawan hukum merupakan puncak gunung es terhadap krisis kepercayaan terhadap hukum. Ketiga, institusi demokrasi seperti legislatif dan eksekutif tidak diyakini sebagai representasi dari kepentingan public sehingga public tidak memosisikan sebagai jalur mediasi penyelesaian masalah mereka. Ini terutama disebabkan aktor-aktor Negara pada institusi demokrasi tersebut sering mendemonstrasikan teladan-teladan negatif terhadap publik.

Ketegasan merupakan keniscayaan

Perilaku-perilaku negatif dari pejabat Negara juga mendorong masyarakat melakukan kekerasan, hal itu menunjukan bahwa institusi demokrasi tidak mampu berperan sebagai kanalisasi embrio anarkisme. Namun, terlepas dari semua itu. Bagaimanapun tindakan tegas terhadap pelaku anarkisme harus dilakukan untuk menunjukan bahwa Negara ada dan Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini bertujuan guna mengembalikan kewibawaan Negara agar tidak dilecehkan. Selain itu juga, aspek preventif jangka panjang terhadap anarkisme perlu juga dilakukan dengan jalan menabur benih-benih modal social, menjadikan hukum sebagai panglima, dan membuat institusi demokrasi berfungsi dan dipercaya.

“MALA IN SE” DAN “MALA PROHIBITA”

Standar

 

 

 

Dalam Hukum positif dikenal istilah hukum “Mala In Se” dan “Mala Prohibita”. Yang pertama dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat (dari asal—usulnya merupakan Delik) sedangkan yang kedua, diartikan bahwa perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tatanan sosialpositif (peraturan per-UU-an). Tulisan ini bermaksud sebagai sentuhan untuk membedakan dan memahami kembali kedua istilah hukum tersebut di atas.
Delik apabila dipahami berdasarkan pengertiannya yang paling luas merupakan perbuatan yang merugikan. danSanksi dibuat sebagai konsekuensi dari satu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan harus dihindari menurut maksud dari tatanan hukum.[1]Secara teori “maksud dari tatanan hukum” sama artinya dengan “tujuan dari pembuat Undang-Undang”. Oleh sebab itu, maksud dan tujuan harus diwujudkan dalam isi dari tatanan hukum itu sendiri (misalnya dalam KUH Pidana). Kalau tidak, konsep delik tidak akan berupa konsep hukum.
Dari sudut pandang ini, delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. dimana perbuatan seseorang dapat dinyatakan sebagai suatu delik (kejahatan) apabila suatu tatanan hukum (peraturan per-UU) melekatkan suatu sanksi sebagai konsekuensi terhadap perbuatan tersebut. Dengan kata lain suatu norma hukum dapat dilekati oleh sanksi/ pemaksa secara fisik yang dilaksanakan oleh aparat Negara (Polisi, jaksa, hakim) sedangkan selain norma hukum tidak dapat dilekati oleh sanksi. Hal inilah yang membedakan norma hukum dari Norma-norma lainnya (norma moral, adat, agama…dsb).Seorang ahli mahzab Realisme hukum asal Amerika,  Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan dan setiap peraturan hukum mengandung sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini berupa sanksi-sanksi­­­­– janji-janji atau ancaman.[2]yang hakekatnya dibagi menjadi dua bagian, imbalan (sanksi Positif) dan hukuman (sanksi negatif).[3]sekarang kembali kepada pokok masalah, muncul pertanyaan. apakah suatu perbuatan misalnya Pembunuhan, gratifikasi atau korupsi ialah perbuatan dari semula merupakan kejahatan (Mala In Se)? ataukah perbuatan-perbutan tersebut dianggap suatu kejahatan bila terlebih dahulu ditetapkan oleh peraturan hukum sebagai suatu kejahatan (Mala Prohibita)?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu saya kemukakan terlebih dahulu pendapat John Austin yang mengungkapkan bahwa perbedaan antara Mala In Se dan Mala Prohibita tidak dapat dipertahankan di dalam teori hukum Positif. karena perbedaan ini merupakan unsur khas dari dokrin hukum alam.[4]Selanjutnya menurut, Austin perbedaan ini lahir dari asumsi–yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah–bahwa bentuk-bentuk perbuatan tertentu menurut sifatnya merupakan delik. Sehingga ia menyimpulkan bahwa pertanyaan tersebut di atas hanya bisa dijawab berdasarkan tatanan hukum tertentu bukan dengan menganalisa perbuatan tersebut merupakan delik atau tidak. Misalnya, perbuatan pembunuhan atau Gratifikasi (pemberian hadiah). Pembunuhan pada masyarakat modern merupakan perbuatan yang tercela dan sangat keji. Akan Tetapi, dibeberapa masyarakat tradisional diberbagai daerah di Indonesia Perbuatan membunuh orang lain yang menghamili anggota keluarganya atau kehormatannya bukan merupakan kejahatan sebagaimana yang dimaksud pada masyarakat modern melainkan pembalasan/penegakan aturan moral di masyarakat. Kemudian gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara, di Indonesia dikategorikan sebagai penyuapan. namun hal itu tidak berlangsung di Cina. Masyarakat Cina dengan budaya khasnya menganggap pemberian hadiah berupa Ampao dll kepada pejabat publik bukan merupakan delik penyuapan melainkan sebagai saran menyarlurkan kedermawanan/keikhlasan seseorang berbagi kepada orang lain. dengan demikian, tatanan hukum dan budaya yang berbeda-beda pada masyarakat yang berbeda telah menggolongkan perbuatan tertentu sebagai delik atau bukan delik yang berbeda pula. Berdasarkan fakta di atas, maka tipe-tipe perbuatan tertentu disebut delik jika tidak hanya dicela oleh hukum positif tetapi juga dicela oleh sistem moral yang diasumsikan sebagai Mala In Semungkin tidak benar.
Jika memang demikian, lantas muncul pertanyaan,  bagaimana konsep delik didefinisikan dalam suatu teori hukum positif? Jawabannya cukup sederhana, yaitu tentu saja pembuat UU harus terlebih dahulu menilai bahwa jenis perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang bersifat malum (merugikan) masyarakat atau kepentingan umum sebelum melekatkan sanksi kepadanya. Oleh karena itu, dari sudut pandang di atas, tidak ada Mala In Se, yang ada hanyalah Mala Prohibita. Sebab suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai  malum atau delik jika perbuatan itu Prohibitum atau dilarang. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi dari azas-azas yang diterima secara umum dalam teori hukum pidana yaitu mulia pona sine lege, nullum crimen sine lege.[5] (tiada sanksi tanpa suatu norma hukum yang memberikan sanksi ini, tiada delik tanpa norma hukum yang menetapkan delik tersebut).
Namun, tentu saja secemerlang apapun gagasan-gagasan. dalam kazanah keilmuan hukum dua hal tersebut di atas akan terus diperdebatkan. dan hal itulah merupakan daya tarik dari ilmu hukum itu sendiri.Salam..!